pasal 29 ayat 3 uu kup. Sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KUP, pada saat pemeriksaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, WP mempunyai hak utk membetulkan SPT nya dengan penyebutan istilah pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. pasal 29 ayat 3 uu kup

t. d. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpu. 5. Pasal 32 UU KUP Sesuai Perubahan UU No 7 Tahun 2021. Simak artikel 'DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Ada Klaster Perpajakan' . d. Yang Dapat Di Ajukan Gugatan. PMK ini merupakan delegasi dari Pasal 32 ayat (3a) UU KUP. Originaly posted by rajabenuang: Jadi kalo kasusnya : 1. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. 08/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas permohonan Pasal 36 ayat ( 1) huruf b UU KUP menyangkut Keputusan Kanwil Nomor 1612/WPJ. Tahun Pajak yang dimaksud adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 000. 16 tahun 2009 Pasal 28 ayat 1 yg wajib melakukan pembukuan: § WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas § WP Badan Hal tsb dilakukan supaya WP dapat menghitung besarnya pajak yg terhutang, menghitung besarnya PPh maka besarnya pajak yg lain. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pasal 16, 26, & 36 KUP, bersama ini disampaikan penegasan untuk dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal-pasal tersebut sebagai berikut : Pembetulan surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan Pasal. Angka 4 Pasal 3 Ayat (1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Dengan perubahan pasal 34 ayat (3) UU KUP, pejabat pajak, termasuk tenaga ahli boleh memberikan informasi wajib pajak selain kepada pengadilan dan badan pemeriksa keuangan (BPK). PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi. Adanya ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP menimbulkan potensi kerugian Pemohon akibat adanya kewenangan mutlak Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar. 1. SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tak disampaikan. Pernyataan Noorfais yang menolak memberikan data lantaran terbentur ketentuan undang-undang, langsung disambar anggota Panja lain, Maiyasyak Djohan. 28 TAHUN 2007) Untuk SPT Tahunan PPh WP badan. Ayat (3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. Pasal-pasal tersebut menegaskan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada Pasal 13 ayat (3c), tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dan dibagi 12. July 29, 2019. DEFINISI BANDING . Rabu, 29 November 2023 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 NOVEMBER 2023 - 05 DESEMBER 2023 Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Penguatan Atas Dolar AS. Ketiga, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di. a. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai. A. Ketentuan Pembukuan dan Pencatatan dalam KUP. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. 03/2015 tentang Perubahan atas PMK No. Dikecualikan dari ketentuan sbgmn dimaksud pada angka 1. (UU KUP) Diatur dalam Bab II Ketentuan Umum. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945; Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Regeling van het Beroep in Belastingzaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang. Pasal 19 ayat (2) UU KUP jo UU Ciptaker mengatur mengenai diperbolehkannya Wajib Pajak mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 1. UU HPP mengubah besaran sanksi administrasi sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar. 74 Tahun 2011. 29. Pada bab XIV, mengatur tentang ketentuan peralihan pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP, Pasal 14 ayat (1) huruf I, sanksi keberatan, banding, dan peninjauan kembali, serta sanksi pengenaan sanksi permohonan penghentian penyidikan Pasal 44B. UU KUP adalah singkatan Undang Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yaitu UU nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2009. Adanya perubahan ini membuat sanksi atas. “Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan,” bunyi penggalan bagian penjelasan Pasal 3 ayat (7) UU KUP. 16, LN. Selain itu, bagi wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT tahunan harus membayar denda 1 juta rupiah. "UU KUP" yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhanbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2a), Pasal 13 ayat (3b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 19 ayat. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. UU 7/2021 tentang HPP, banyak membawa perubahan dan pembaharuan yang penting untuk kita perhatikan. 4. 39, LN. (Pasal 2) BAB II BAB III PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. UU KUP adalah singkatan Undang Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yaitu UU nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat. Tarif tersebut berlaku untuk Pasal 11 ayat (3) Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja. 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. 08/2013 tanggal 26 Juni 2013 jo SKPKB pph Nomor 00142/206/401/08 tanggal. Undang-undang (UU) NO. Berikut penjelasan mengenai pasal-pasal dalam UU KUP, yang berkaitan dengan pengenaan sanksi denda pajak dan pemberian imbalan bunga. d UU 7/2021 tentang HPP. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,UU KUP & UU CIPTA KERJA No. Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir. Sedangkan kredit pajak sebesar Rp. Perkembangan Perubahan Ketentuan UU KUP. Ilustrasi Makna Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama. PASAL 14 UU KUP sesuai Perubahan UU No 7 Tahun 2021. Perkembangan Perubahan Ketentuan UU KUP 1. 9/PMK. Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *). 2% dari pajak yang ditagih. Dalam ketentuan yang baru, apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga. Mengingat : 1. Ketentuan Pasal 8 KUP diubah sesuai UU No 7 Tahun 2021. Pengungkapan. Katanya Lihat defenisi dan penjelasan pasal 14 ayat 3 UU KUP. Denda. Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s. 202/PMK. 000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 1. 5. (2)Lembaga penempatan tenaga kerja swasta•Pasal 27B ayat (8); dan •Pasal 44B ayat (3), UU KUP stdtd UU Cipta Kerja PMK NOMOR 18/PMK. Pasal 13 UU KUP Sesuai Perubahan UU NO 7 Tahun 2021: Ayat (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. d UU HPP, dirjen pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukper berdasarkan pada informasi, data, laporan, dan pengaduan. 000 untuk SPT. TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 29 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan. Kedua, tidak terdapat cukup bukti. 28 TAHUN 2007) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. *) Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. 1. Berikut contoh penjelasan Pasal 2 UU 6/2023. Sesuai Pasal 1 UU KUP, SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya. Berikut penjelasannya. Tarif bunga per bulan. Pasal 15 Ayat (4) Sesuai Pasal 25 ayat (1) UU KUP, ketentuan pengajuan keberatan hanya dapat diajukan kepada dirjen pajak atas: – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. co. Pasal 17B ayat (1a), Pasal 27B ayat (8) [UU KUP s. Pembukuan Pajak Menurut Undang-undang. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan (3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya. t. Perkembangan Perubahan Ketentuan UU KUP. JAKARTA, DDTCNews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengubah ketentuan terkait pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang diatur dalam Pasal 43A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). UU KUP. Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP tersebut di atas, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Pajak. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 500. Aplikasi e-Faktur Desktop versi 3. t. Yang dapat diajukan gugatan adalah : Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007Pasal 35 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu pada bagian Jenis Setoran, Anda dapat memilih jenis setoran 300-STP. )Perubahan Keenam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. 28 Tahun 2007) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. 03/2013. Dalam pasal 13 ayat (1) UU KUP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan apabila: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; apabila Surat Pemberitahuan tidak. 000. 000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak. UU KUP merupakan hukum formal perpajakan. PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan. Katanya Lihat defenisi dan penjelasan pasal 14 ayat 3 UU KUP. 11/KMK. 000,00. Sementara pada periode Agustus tarif yang berlaku yaitu 2,28%. Salah satu hak Wajib Pajak yang diatur dalam UU KUP. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 29 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dasar Penerbitan STP. Pasal 27, 28, dan 30 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan penting dalam konstitusi Indonesia. 03/2021 3 MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2021. Pasal 13 Ayat (5) Penerbitan SPT setelah 5 tahun. P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019. ttd. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk. Pasal 32 ayat (3a) UU KUP (P-2) berbunyi: “persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Menyatakan frasa "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa" dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang. Dalam UU KUP pasal 23 ayat 2 ditegaskan bahwa wajib pajak atau penanggung pajak dapay melakukan gugatan : “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap” : Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; Keputusan pencegahan dalam. kurang dibayar maksimal 24 bulan. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. d. Tetapi pembetulan sendiri hanya diatur di ayat (1), sedangkan ayat (3) dan (4) mengatur pembetulan. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta. 29. (Pasal 4) UU No. d. Tarif atas Imbalan. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 membahas soal agama yang dijabarkan. JAKARTA, DDTCNews – Skema sanksi administrasi yang ada dalam Pasal 19 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengalami perubahan. Pasal berikutnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak adalah Pasal 29 ayat 3 dari UU KUP. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir. 4. d. Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *) Perubahan Pertama, Undang. Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik". e-SPT Masa PPh Pasal 4(2) versi 2. Ini diatur di Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. Pasal 32 Definisi Pemeriksaan Pajak diatur dalam UU KUP (UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd UU No. t. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU KUP, sanksi administrasi dikenakan jika terhadap penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau SKPKB tambahan serta surat. Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, dengan Data Primer dan Data Sekunder, memakai analisis deskriptif kualitatif. UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3) Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan 150% x jumlah pajak kurang bayar 3. Bastanul Siregar , DDTCNews. No. Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) 0,60%: 0,61% . Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. 3. FASE SELF ASSESSMENT SYSTEM. JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan setelah daluwarsa SKPKBT dihapus. 9. e. 000,- dan PPh Pasal 29 sebesar Rp. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia. BAB VII KETENTUAN KHUSUS. Status Regulasi. Pasal 27A ayat (1); Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan atau SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%. Kompetensi tertentu tersebut antara lain jenjang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945; Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Regeling van het Beroep in Belastingzaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang. (PPh) dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 22 ayat 1, PPh 15, PPh 4 ayat (2) juga lebih mudah melalui e-Bupot Unifikasi Klikpajak. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi. A. JAKARTA, DDTCNews - Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 sebagai salah satu aturan pelaksanaan dari UU KUP s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK. /1993. TENTANG. Sanksi denda yang didapatkan apabila tidak melaporkan SPT Tahunan terdapat dalam Pasal 7 KUP, dimana setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100. Pasal berikutnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak adalah Pasal 29 ayat 3 dari UU KUP. 000. Rabu, 29 November 2023 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 NOVEMBER 2023 - 05 DESEMBER 2023 Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Penguatan Atas Dolar AS Rabu,.